Menghadapi Krisis Iklim: Dampaknya Terhadap Ekonomi dan Cara Menanggulanginya

Jakarta – Dengan semakin jelasnya ketidakpastian politik global terkait perubahan iklim, kita melihat bahwa dampaknya terhadap dinamika ekonomi tidak bisa diabaikan. Dalam pertemuan internasional seperti COP30 di Belem, para pemimpin dunia masih mengalami kesulitan untuk mencapai kesepakatan yang tegas mengenai pengurangan pemakaian bahan bakar fosil, penghentian deforestasi, dan penguatan pendanaan untuk negara-negara yang paling rentan terhadap dampak krisis iklim.

Di luar meja perundingan, kondisi pasar, sistem keuangan, dan kondisi lingkungan telah menjalankan perannya dalam menentukan arah masa depan. Perubahan iklim dan kerusakan ekosistem kini menjadi persoalan ekonomi yang signifikan, memengaruhi harga, risiko investasi, dan arah pembangunan nasional, termasuk di Indonesia.

Realitas Krisis Iklim di Indonesia

Bagi Indonesia, dampak perubahan iklim bukanlah ancaman yang bersifat hipotetik. Krisis ini telah menjadi kenyataan yang membayangi kehidupan sehari-hari. Bencana alam seperti banjir besar yang melanda berbagai daerah di Pulau Sumatera antara tahun 2023 dan 2025 menjadi bukti nyata dari ancaman ini. Wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, dan Sumatera Selatan mengalami banjir yang berulang kali, menghancurkan ribuan rumah, merusak lahan pertanian, dan mengganggu transportasi barang yang vital.

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 1.500 insiden bencana hidrometeorologi di Indonesia sepanjang tahun 2024. Dari total tersebut, banjir mendominasi dengan lebih dari 45 persen kejadian. Kerugian ekonomi akibat banjir dan longsor diperkirakan melampaui Rp50 triliun setiap tahun, belum termasuk dampak jangka panjang yang bisa menurunkan produktivitas masyarakat dan meningkatkan angka kemiskinan.

Pendekatan Kebijakan yang Perlu Perubahan

Ironisnya, meskipun risiko dari perubahan iklim terus meningkat, kebijakan publik dan pendekatan politik sering kali masih terjebak dalam pola pikir jangka pendek. Subsidi untuk energi fosil tetap dijaga, konversi hutan menjadi lahan lain tidak terelakkan, dan investasi dalam adaptasi iklim sering dianggap sebagai beban keuangan, bukan sebagai upaya yang mendesak.

Dinamika Keuangan Global dan Risiko Iklim

Di arena keuangan global, terdapat perkembangan yang menarik. Lembaga pemeringkat kredit mulai memperhatikan risiko iklim dalam penilaian utang negara. Negara-negara yang memiliki tingkat deforestasi tinggi dan rentan terhadap bencana, serta bergantung pada energi fosil, menghadapi biaya pinjaman yang semakin tinggi. Dalam situasi ini, risiko iklim secara langsung menggerus ruang fiskal Indonesia, berdampak pada anggaran pemerintah dan pelayanan publik.

Transisi Energi Menuju Keberlanjutan

Di sisi lain, dunia tengah mengalami transisi energi yang tidak bisa dihindari. Data terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2024, sekitar 63 persen kebutuhan listrik Jerman berasal dari energi terbarukan, 46 persen di India, dan lebih dari 90 persen kapasitas pembangkit baru di Amerika Serikat bersumber dari energi terbarukan. Biaya energi dari sumber tenaga surya dan angin kini 40–50 persen lebih rendah dibandingkan dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil yang paling ekonomis.

Langkah Strategis untuk Menghadapi Krisis Iklim

Dalam konteks yang demikian, sangat penting bagi Indonesia untuk segera mengambil langkah-langkah strategis yang lebih nyata dalam menghadapi krisis iklim. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang progresif, dan sekaligus menumbuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi isu ini. Dengan komitmen yang kuat, kita dapat meningkatkan peluang untuk mencapai masa depan yang berkelanjutan dan meminimalkan dampak negatif dari perubahan iklim.