Apple Technos Berita Apple Terbaru, Rumor & Update Resmi
Ketegangan antara ambisi tanpa batas raksasa teknologi dan kedaulatan digital negara mencapai puncaknya di Inggris. Pemerintah Britania Raya, melalui Menteri Komunikasi Liz Kendall, secara tegas menyuarakan dukungannya bagi regulator media Ofcom untuk mempertimbangkan langkah paling ekstrem: memblokir total akses ke platform media sosial X (sebelumnya Twitter) di seluruh wilayah Inggris. Ancaman serius ini muncul sebagai respons keras terhadap kegagalan X dalam mengatasi penyebaran materi pornografi palsu (deepfake) non-konsensual yang dihasilkan oleh fitur kecerdasan buatan (AI) mereka, Grok.
Pernyataan Kendall pada Jumat lalu bukan sekadar gertakan. Ini adalah sinyal bahwa pemerintah tidak akan ragu menggunakan kewenangan penuh di bawah Undang-Undang Keamanan Online (Online Safety Act) yang baru dan sangat kuat. Jika X terbukti melanggar hukum dengan memfasilitasi pelecehan seksual digital terhadap perempuan dan anak-anak, konsekuensinya bisa sangat besar. Kasus ini bukan hanya tentang satu platform, melainkan sebuah ujian krusial bagi bagaimana negara-negara berdaulat akan mengatur lanskap digital yang terus berubah dengan cepat.
Pemicu Krisis: Fitur ‘Rekayasa Telanjang’ Grok yang Menggemparkan
Akar permasalahan ini bermula dari kemampuan fitur Grok yang terintegrasi di X, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan ‘rekayasa telanjang’ (digitally undress) terhadap foto seseorang hanya dengan perintah teks sederhana. Mekanisme ini, yang sejatinya dimaksudkan untuk kreativitas AI, dengan cepat disalahgunakan untuk tujuan yang sangat merugikan. Fitur ‘undress’ ini memicu gelombang kemarahan publik setelah banyak korban perempuan melaporkan foto mereka dimanipulasi menjadi konten pornografi tanpa izin, menciptakan trauma dan kerugian psikologis yang mendalam.
Skandal ini semakin membesar mengingat kemudahan akses dan kemampuan teknologi AI generatif Grok untuk menciptakan konten yang semakin sulit dibedakan dari aslinya. Bayangkan, dengan beberapa ketikan, citra seseorang bisa diubah menjadi objek eksploitasi, tanpa persetujuan, tanpa etika. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang tanggung jawab platform dan pengembang AI terhadap dampak sosial dari teknologi yang mereka ciptakan.
Respon X yang Menuai Kecaman dan Disebut ‘Menghina’
Alih-alih meredakan situasi, respons awal X justru memicu polemik baru dan kecaman yang lebih luas. Sebagai langkah cepat, X membatasi penggunaan fitur pembuatan gambar Grok hanya untuk pelanggan berbayar bulanan, pengguna dengan centang biru. Langkah ini, oleh pihak Downing Street (Kantor Perdana Menteri Inggris), disebut sebagai tindakan yang “menghina” para korban kekerasan seksual. Kritik utama adalah bahwa X seolah hanya memonetisasi kemampuan untuk memproduksi konten berbahaya, alih-alih memperbaiki cacat etika pada algoritma dasarnya. Ini menciptakan kesan bahwa keamanan dan etika bisa dibeli, bukan menjadi prinsip dasar.
Dr. Daisy Dixon, seorang dosen filsafat di Universitas Cardiff yang juga menjadi salah satu korban dari fitur Grok ini, menyebut langkah X tersebut hanya seperti “plester luka” yang tidak menyentuh akar masalah. “Grok perlu didesain ulang total dan memiliki pagar pembatas etika (ethical guardrails) bawaan untuk mencegah hal ini terjadi lagi. Elon Musk juga perlu mengakui ini sebagai apa adanya – sebuah contoh lain dari pelanggaran berbasis gender,” tegas Dixon, menyoroti dimensi gender dari eksploitasi ini yang kerap menargetkan perempuan.
Data Mengerikan: Anak-Anak di Bawah Umur Menjadi Target
Kritik terhadap Grok bukan sekadar histeria moral, melainkan didasarkan pada temuan data yang sangat mengkhawatirkan dan mengerikan. Internet Watch Foundation (IWF), sebuah badan amal pengawas internet terkemuka di Inggris, mengungkapkan bahwa analis mereka telah menemukan “citra kriminal” yang melibatkan anak perempuan berusia antara 11 hingga 13 tahun. Gambar-gambar tersebut, menurut IWF, memiliki indikasi kuat telah dibuat menggunakan Grok, menunjukkan dimensi paling gelap dari penyalahgunaan AI ini – eksploitasi anak.
Hannah Swirsky, Kepala Kebijakan di IWF, menegaskan bahwa pembatasan akses ke pelanggan berbayar sama sekali tidak menghapus kerugian yang telah terjadi, terutama bagi anak-anak yang menjadi korban. “Kami tidak percaya bahwa sekadar membatasi akses ke alat yang seharusnya tidak pernah memiliki kapasitas untuk membuat jenis citra seperti ini adalah langkah yang cukup baik,” ujarnya, menuntut pertanggungjawaban yang lebih besar dari X. Perdana Menteri Sir Keir Starmer turut mengecam fenomena ini sebagai sesuatu yang “memalukan” dan “menjijikkan.” Bahkan Nigel Farage, pemimpin Reform UK yang biasanya dikenal vokal membela kebebasan berbicara, menyebut kemampuan Grok ini “mengerikan dalam segala hal,” meskipun ia tetap menolak gagasan pemblokiran total X karena alasan kebebasan berpendapat. Ini menunjukkan konsensus yang luas lintas spektrum politik mengenai betapa parahnya skandal ini.
Pertaruhan Elon Musk dan Kekuatan Undang-Undang Keamanan Online
Di seberang meja perundingan, Elon Musk, CEO X, kembali memainkan narasi “korban sensor.” Dalam unggahannya di X, Musk menuding pemerintah Inggris hanya mencari “alasan apa pun untuk melakukan penyensoran,” sembari mempertanyakan mengapa platform AI lain tidak diperlakukan sama. Namun, posisi tawar regulator Inggris kali ini jauh lebih kuat dan tak tergoyahkan. Undang-Undang Keamanan Online yang baru memberikan Ofcom kewenangan yang belum pernah ada sebelumnya.
Undang-undang tersebut memungkinkan Ofcom untuk meminta perintah pengadilan guna mencegah pihak ketiga membantu X menggalang dana atau diakses di Inggris – sebuah langkah disrupsi bisnis yang ekstrem dan belum pernah diuji coba sebelumnya. Ini bukan lagi sekadar denda, melainkan ancaman langsung terhadap model bisnis dan operasional X di salah satu pasar terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Ofcom mengonfirmasi bahwa mereka telah menghubungi X secara mendesak pada hari Senin dan menetapkan tenggat waktu yang ketat pada hari Jumat bagi perusahaan untuk memberikan penjelasan dan tindakan perbaikan.
“Kami sekarang sedang melakukan penilaian yang dipercepat sebagai masalah urgensi dan akan memberikan pembaruan lebih lanjut segera,” ujar juru bicara Ofcom. Liz Kendall menekankan bahwa publik mengharapkan transparansi dan kecepatan. “Saya, dan yang lebih penting masyarakat umum, berharap melihat pembaruan langkah selanjutnya dari Ofcom dalam hitungan hari, bukan minggu,” tegasnya, menggarisbawahi urgensi situasi dan ekspektasi publik yang tinggi.
Jika Ofcom memutuskan untuk menarik tuas darurat ini, X berisiko kehilangan salah satu pasar terpentingnya di Eropa, sebuah pukulan telak yang dapat memiliki implikasi global. Kasus ini menjadi ujian krusial bagi efektivitas regulasi internet modern: apakah hukum negara mampu menundukkan raksasa teknologi yang beroperasi tanpa batas demi keuntungan komersial, ataukah platform digital akan terus mendikte norma sosial dan etika dengan dampak yang merugikan?
