Skandal Mega Korupsi PUPR OKU Memanas: KPK Tetapkan Waka DPRD Parwanto dan Tiga Nama Lain sebagai Tersangka Kunci

Pendahuluan: Babak Baru Pemberantasan Korupsi di OKU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengukir langkah tegas dalam upayanya memberantas praktik rasuah di Tanah Air. Kali ini, sorotan tajam diarahkan ke Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, menyusul penetapan empat tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten OKU. Proyek yang menjadi sasaran penyelidikan ini adalah anggaran tahun 2024-2025, sebuah periode krusial bagi pembangunan infrastruktur daerah. Pengumuman ini menandai babak baru yang lebih dalam dan serius dalam pengungkapan kasus korupsi yang telah lama menjadi perhatian publik.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi kabar ini kepada awak media di Jakarta. Keputusan KPK untuk memperluas jangkauan penyidikan dengan menetapkan tersangka baru menunjukkan komitmen lembaga antirasuah tersebut untuk membongkar jaringan korupsi hingga ke akar-akarnya, tanpa pandang bulu. Penambahan daftar tersangka ini menambah panjang daftar pejabat publik dan pihak swasta yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan wewenang dan keuangan negara di sektor strategis seperti PUPR.

Empat Nama Baru dalam Pusaran Korupsi PUPR

Di antara empat tersangka baru yang namanya diumumkan oleh KPK, salah satu yang paling menonjol adalah Parwanto, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten OKU. Keterlibatan seorang pimpinan lembaga legislatif daerah dalam kasus korupsi proyek pembangunan tentu saja menimbulkan pertanyaan besar mengenai pengawasan dan akuntabilitas anggaran publik.

Selain Parwanto, tiga tersangka lainnya yang juga ditetapkan oleh KPK adalah Robi Vitergo, yang merupakan anggota DPRD OKU. Keterlibatan dua legislator daerah ini mengindikasikan bahwa dugaan korupsi ini tidak hanya melibatkan eksekutif, tetapi juga potensi kolusi dengan pihak legislatif yang seharusnya bertugas mengawasi jalannya pemerintahan. Kemudian, dua pihak swasta yang turut menjadi tersangka adalah Ahmad Thoha alias Anang dan Mendra SB. Peran pihak swasta dalam skema korupsi proyek PUPR seringkali vital, mulai dari penyuapan, mark-up harga, hingga pelaksanaan proyek fiktif atau di bawah standar. Penetapan empat nama ini memperjelas gambaran adanya dugaan kerjasama lintas sektor dalam melancarkan aksi rasuah.

Kronologi dan Lingkup Dugaan Korupsi

Dugaan korupsi di Dinas PUPR OKU tahun anggaran 2024-2025 ini berpusat pada penyalahgunaan kewenangan dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Sektor PUPR memang rawan terhadap praktik korupsi karena melibatkan anggaran yang besar, proyek multi-tahun, serta kompleksitas dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Modus operandi yang umum terjadi meliputi pengaturan tender, suap-menyuap untuk memenangkan proyek, penggelembungan harga (mark-up), hingga pengurangan volume atau kualitas pekerjaan demi keuntungan pribadi atau kelompok.

Penetapan tersangka baru ini menunjukkan bahwa KPK tidak hanya berhenti pada kasus awal, tetapi terus mengembangkan penyidikan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan. Ini mengindikasikan bahwa jaringan korupsi di OKU mungkin lebih luas dan terstruktur daripada yang diperkirakan semula, melibatkan berbagai pihak dari eksekutif, legislatif, hingga sektor swasta. Tujuan utama KPK adalah memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara yang seharusnya dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat tidak diselewengkan demi kepentingan segelintir individu.

Maraton Pemeriksaan Saksi: Menelusuri Jejak Rasuah

Setelah penetapan empat tersangka baru, KPK bergerak cepat dengan mengumumkan pemanggilan 14 saksi untuk dimintai keterangan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemeriksaan para saksi ini dipusatkan di Polda Sumatera Selatan. Daftar saksi yang dipanggil sangat beragam, mencerminkan luasnya cakupan penyelidikan dan banyaknya pihak yang diduga memiliki informasi relevan.

Di antara para saksi tersebut terdapat pejabat-pejabat penting di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU dan DPRD OKU, seperti Indra Susanto (IS) selaku Asisten I Sekretariat Daerah OKU, Iwan Setiawan (ISN) selaku Sekretaris DPRD OKU, Luqmanul Hakim (LH) selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah OKU, serta Romson Fitri (RF) selaku Asisten III Setda OKU. Hadirnya para pejabat di bidang perencanaan dan aset daerah menunjukkan fokus KPK pada alur penganggaran dan pengelolaan aset terkait proyek PUPR.

Selain itu, sejumlah anggota dan pimpinan DPRD OKU periode 2024-2029 juga dipanggil, termasuk Kamaludin (KAM), Gepin Alindra Utama (GAU), Rudi Hartono (RH), dan yang menarik perhatian, Parwanto (PAR) yang sudah berstatus tersangka turut dipanggil sebagai saksi. Ini merupakan prosedur hukum yang biasa dilakukan untuk mengkonfrontasi keterangan yang bersangkutan dengan bukti-bukti lain atau keterangan saksi lain. Pihak swasta berinisial RI juga masuk dalam daftar saksi. Setiawan (SET) selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah OKU, Ahmad Azhar alias Alal (AAA) selaku Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan OKU, Muhammad Iqbal Alisyahbana (MIA) selaku Kepala Pelaksana BPBD Sumsel, AAN selaku ASN pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman OKU, serta MN selaku ASN pada Dinas PUPR OKU juga turut dipanggil. Daftar saksi yang panjang dan beragam ini menggarisbawahi upaya KPK untuk mengumpulkan informasi sekunder dan bukti pendukung dari berbagai sumber, guna memperkuat konstruksi kasus.

Benang Merah dengan Penangkapan Sebelumnya: Jaringan Korupsi Terbongkar

Kasus korupsi di Dinas PUPR OKU ini bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Penetapan empat tersangka baru ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya yang telah menjerat enam orang. Keenam tersangka awal ini ditetapkan setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada tanggal 15 Maret 2025. Penangkapan melalui OTT ini seringkali menjadi pintu masuk bagi KPK untuk membongkar jaringan korupsi yang lebih besar, dengan menelusuri aliran dana dan peran masing-masing pihak.

Enam tersangka yang ditangkap sebelumnya adalah Nopriansyah, Kepala Dinas PUPR OKU; M. Fahrudin, Ketua Komisi III DPRD OKU; Umi Hartati, Ketua Komisi II DPRD OKU; Ferlan Juliansyah, anggota DPRD OKU; serta M. Fauzi alias Pablo dan Ahmad Sugeng Santoso dari pihak swasta. Keterlibatan sejumlah besar pejabat tinggi di dinas dan DPRD, baik dalam penangkapan awal maupun penetapan tersangka baru, mengindikasikan adanya dugaan korupsi yang terstruktur dan melibatkan banyak aktor penting di Kabupaten OKU. Pola ini menunjukkan adanya praktik korupsi yang sistematis, di mana pejabat publik dan pihak swasta berkolusi untuk meraup keuntungan ilegal dari proyek-proyek pemerintah. Penelusuran KPK tampaknya sedang mengurai benang kusut yang menghubungkan berbagai aktor dalam skema korupsi ini.

Dampak dan Implikasi Hukum: Pesan Tegas dari KPK

Pengungkapan kasus korupsi di PUPR OKU, yang melibatkan pejabat tinggi eksekutif dan legislatif, membawa dampak signifikan bagi tata kelola pemerintahan di daerah tersebut. Pertama, hal ini dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah daerah dan wakil rakyat. Kedua, proyek-proyek infrastruktur yang seharusnya menjadi motor pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat berpotensi terhambat atau bahkan mangkrak akibat penyalahgunaan anggaran.

Dari sisi hukum, penetapan tersangka dan pemeriksaan saksi ini menunjukkan keseriusan KPK dalam menegakkan hukum. Setiap tersangka akan menghadapi proses hukum sesuai undang-undang yang berlaku, dengan hak-hak mereka tetap dihormati. Proses hukum yang transparan dan akuntabel akan menjadi bukti komitmen KPK dalam memerangi korupsi dan memberikan efek jera bagi pelaku lainnya. Kasus ini menjadi pesan keras bagi pejabat publik lainnya untuk menjauhkan diri dari praktik korupsi dan menjalankan amanah dengan penuh integritas.

Masa Depan Proyek PUPR dan Tata Kelola Pemerintahan di OKU

Dengan adanya kasus ini, Pemerintah Kabupaten OKU dihadapkan pada tantangan besar untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan proyek-proyek pembangunan yang bersih dan transparan. Perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan barang dan jasa, pengawasan internal, serta integritas para pejabat di lingkungan Pemkab OKU, khususnya di Dinas PUPR. Komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi dan tata kelola yang baik menjadi krusial pasca-pengungkapan kasus ini.

Publik berharap KPK dapat menuntaskan kasus ini hingga tuntas, menyeret semua pihak yang terlibat ke meja hijau, dan mengembalikan kerugian negara. Lebih dari itu, diharapkan kasus ini menjadi momentum bagi Kabupaten OKU untuk memperkuat sistem anti-korupsi dan membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas, demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Penutup: Komitmen Tanpa Henti Melawan Korupsi

Langkah KPK dalam menetapkan empat tersangka baru, termasuk Wakil Ketua DPRD OKU, dalam kasus korupsi PUPR di OKU adalah bukti nyata komitmen lembaga ini untuk tidak pernah berhenti melawan korupsi. Kasus ini diharapkan tidak hanya berakhir dengan hukuman bagi para pelaku, tetapi juga menjadi pelajaran berharga bagi seluruh elemen bangsa bahwa integritas dan transparansi adalah fondasi utama dalam membangun negara yang maju dan sejahtera. Perjuangan melawan korupsi adalah perjuangan panjang yang membutuhkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.