Apple Technos Memberikan informasi terkini khususnya teknologi dan produk apple 
Daftar Isi
KPK Dalami Dugaan Korupsi Pengadaan 23.000 Mesin EDC Terkait Digitalisasi SPBU Pertamina
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggegerkan publik dengan pengungkapan dugaan korupsi skala besar yang menyentuh sektor strategis negara. Kali ini, lembaga antirasuah tersebut menyatakan dugaan kuat keterkaitan pengadaan sekitar 23.000 unit mesin electronic data capture (EDC) dengan kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023. Skandal ini menjadi sorotan utama, mengingat skala pengadaan yang masif serta potensi kerugian negara yang tidak sedikit.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada jurnalis di Jakarta, menegaskan bahwa angka 23.000 mesin EDC tersebut merupakan total pengadaan yang sedang didalami dalam perkara ini. Pernyataan ini sekaligus memperjelas fokus penyidikan KPK yang tidak hanya berkutat pada proyek digitalisasi SPBU secara umum, tetapi juga merambah ke detail pengadaan perangkat keras vital yang menjadi tulang punggung operasional digitalisasi tersebut. Dugaan korupsi pada pengadaan perangkat yang begitu banyak ini mengisyaratkan adanya perencanaan yang matang dan berpotensi melibatkan banyak pihak.
Latar Belakang Proyek Digitalisasi SPBU dan Peran Krusial Mesin EDC
Proyek digitalisasi SPBU Pertamina dicanangkan sebagai upaya modernisasi dan peningkatan transparansi dalam transaksi bahan bakar. Tujuannya mulia: untuk meminimalisir praktik penyelewengan, meningkatkan akurasi data penjualan, mempermudah monitoring stok bahan bakar di seluruh SPBU Pertamina di Indonesia, serta memastikan setiap transaksi tercatat dengan akuntabel. Program ini merupakan bagian dari visi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan tata kelola di sektor energi.
Dalam konteks ini, mesin EDC memiliki peran krusial dan tak tergantikan. Alat ini tidak hanya berfungsi sebagai terminal pembayaran nontunai yang memfasilitasi transaksi secara cepat dan aman, melainkan juga sebagai perangkat utama untuk merekam setiap detail transaksi secara digital. Data penjualan yang terekam akan dikirimkan secara real-time ke pusat, memungkinkan pemantauan inventaris, analisis penjualan, dan pencegahan kecurangan. Dengan jumlah SPBU yang tersebar luas di seluruh penjuru tanah air, pengadaan 23.000 mesin EDC merupakan investasi infrastruktur teknologi informasi yang sangat besar, mencapai miliaran hingga triliunan rupiah.
Setiap mesin EDC harus memenuhi spesifikasi teknis yang ketat, termasuk kemampuan untuk terhubung dengan sistem Pertamina, memiliki fitur keamanan data yang memadai, dan tentunya keandalan dalam operasional sehari-hari yang padat. Oleh karena itu, dugaan korupsi dalam pengadaan perangkat sebanyak ini mengindikasikan adanya potensi penyalahgunaan wewenang, manipulasi tender, dan mark-up harga yang bisa mengakibatkan kerugian finansial negara yang sangat signifikan, sekaligus menggagalkan tujuan mulia dari proyek digitalisasi itu sendiri.
Kronologi dan Progres Penyidikan KPK yang Berkelanjutan
KPK menunjukkan keseriusan dan ketekunan dalam mengusut kasus ini dengan langkah-langkah progresif yang terstruktur. Sejak September 2024, kasus ini telah naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan, menandakan adanya indikasi kuat tindak pidana korupsi yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Pada 20 Januari 2025, KPK mulai memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan guna mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Pemanggilan saksi ini menjadi fondasi penting dalam upaya KPK untuk merangkai benang merah dugaan praktik rasuah tersebut.
Salah satu saksi kunci yang dijadwalkan ulang untuk memberikan keterangan adalah Komisaris Utama PT Phase Delta Control berinisial EA. Setelah pemanggilan pertama pada 29 Oktober 2025, EA kembali dipanggil pada 30 Oktober 2025. Keterangan dari saksi-saksi korporasi semacam ini sangat vital untuk membongkar detail proses pengadaan, alur dana, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan.
Pada 31 Januari 2025, KPK secara resmi mengumumkan penetapan tiga orang tersangka dalam kasus ini, meskipun identitas lengkap para tersangka baru akan diungkap saat proses penahanan atau pelimpahan berkas ke pengadilan. Tahapan penyidikan terus berjalan, dan pada 28 Agustus 2025, KPK mengungkapkan bahwa kasus digitalisasi SPBU telah memasuki tahap akhir. Saat ini, lembaga antirasuah tersebut tengah berkoordinasi erat dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung secara cermat dan akurat kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi ini. Perhitungan kerugian negara adalah elemen krusial yang akan menjadi dasar penuntutan di pengadilan dan menjadi bukti konkret dampak dari tindakan korupsi.
Keterlibatan Tersangka Kunci: Elvizar dan Dugaan Jaringan Korupsi
Salah satu fakta menarik dan mengkhawatirkan yang diungkap KPK adalah adanya keterkaitan antara kasus digitalisasi SPBU Pertamina ini dengan kasus dugaan korupsi lain yang tak kalah besar. Pada 6 Oktober 2025, KPK mengumumkan bahwa salah satu tersangka dalam kasus digitalisasi SPBU ini, yakni Elvizar (EL), juga merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin EDC di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI pada periode 2020-2024. Keterlibatan Elvizar dalam dua kasus korupsi pengadaan mesin EDC di dua entitas BUMN berbeda ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kemungkinan adanya jaringan korupsi yang lebih luas, terstruktur, dan bahkan sistematis.
Peran Elvizar menjadi sentral dalam kedua kasus tersebut. Dalam kasus digitalisasi SPBU Pertamina, Elvizar diketahui menjabat sebagai Direktur PT Pasifik Cipta Solusi (PCS). Sementara itu, dalam kasus pengadaan mesin EDC BRI, ia menjabat sebagai Direktur Utama PCS. Perbedaan jabatan namun keterlibatan perusahaan yang sama, PT Pasifik Cipta Solusi, mengindikasikan modus operandi yang mungkin serupa atau bahkan adanya sindikasi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN. Hal ini tentu akan menjadi fokus pendalaman penyidik KPK untuk membongkar tuntas dugaan praktik korupsi yang tidak hanya merugikan satu instansi, melainkan beberapa entitas negara.
Dampak Luas dan Implikasi Skandal Korupsi Pengadaan EDC
Dugaan korupsi dalam pengadaan 23.000 mesin EDC ini membawa dampak yang luas dan multidimensional. Pertama, jelas potensi kerugian keuangan negara yang bisa mencapai puluhan bahkan ratusan miliar rupiah, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, atau program kesejahteraan rakyat lainnya. Kedua, adanya kerugian non-finansial seperti rusaknya kepercayaan publik terhadap institusi BUMN, khususnya Pertamina dan BRI, serta terhadap program-program digitalisasi yang sebenarnya bertujuan untuk perbaikan tata kelola. Kepercayaan adalah aset tak ternilai, dan kasus seperti ini mengikisnya secara perlahan.
Ketiga, kasus ini menghambat upaya pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan efisiensi melalui digitalisasi, karena kepercayaan terhadap teknologi yang diimplementasikan menjadi berkurang. Investasi besar dalam teknologi menjadi sia-sia jika dibayangi oleh praktik korupsi. KPK berharap, dengan mengungkap tuntas kasus ini, tidak hanya memberikan efek jera bagi para pelaku, tetapi juga mendorong perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa di BUMN agar lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Langkah sinergis antara KPK dan BPK dalam penghitungan kerugian negara menjadi kunci untuk memastikan setiap rupiah yang dikorupsi dapat dipertanggungjawabkan dan, jika memungkinkan, dikembalikan ke kas negara.
Penyelesaian kasus ini akan menjadi ujian bagi komitmen anti-korupsi di Indonesia. Masyarakat menantikan kejelasan dan ketegasan dari KPK untuk menuntaskan perkara besar ini, membawa para pelaku ke meja hijau, dan mengembalikan kepercayaan terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Dengan terkuaknya dugaan jaringan korupsi yang melibatkan tersangka ganda dan perusahaan yang sama, diharapkan KPK dapat membongkar akar masalah dan mencegah terulangnya praktik serupa di masa mendatang, demi terwujudnya BUMN yang bersih dan profesional.
