CGTN: Mengapa Pemberantasan Korupsi Tiongkok Terus Bergerak Maju

Komitmen Tanpa Kompromi Tiongkok Terhadap Antikorupsi
Tiongkok terus menunjukkan komitmennya yang tak tergoyahkan dalam memerangi korupsi, sebuah upaya yang semakin mendalam dan terstruktur di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping. Sebuah artikel dari CGTN menyoroti bagaimana program antikorupsi Tiongkok beroperasi, menampilkan pendekatan yang berbeda secara fundamental dari model Barat, menekankan kemandirian Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang ketat, dan secara tegas menegaskan bahwa tujuan utama pemberantasan korupsi adalah untuk melayani kepentingan rakyat.
Langkah terbaru yang menggarisbawahi tekad ini adalah rapat Komite Sentral Biro Politik PKT yang baru-baru ini diselenggarakan. Rapat penting ini meninjau kedisiplinan para anggota dan menetapkan serangkaian prioritas hingga tahun 2026, sebuah indikasi jelas bahwa agenda antikorupsi Tiongkok bukanlah kampanye sesaat, melainkan sebuah gerakan berkelanjutan yang terus bergerak maju dengan momentum yang tak terputus. Presiden Xi Jinping, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Komite Sentral PKT, secara pribadi memimpin rapat tersebut, memperkuat pesannya yang konsisten selama tahun ini: perbaikan gaya kerja Partai, tata kelola pemerintahan yang bersih, dan pemberantasan korupsi adalah ikhtiar yang tidak pernah berakhir, sebuah perjalanan tanpa tujuan akhir yang hanya dapat dicapai melalui kewaspadaan dan tindakan tanpa henti.

Penguatan Diri Partai: Fondasi Tata Kelola Bersih
Inti dari strategi antikorupsi Tiongkok terletak pada prinsip yang ditekankan oleh Xi Jinping: “Keberhasilan Tiongkok bergantung pada Partai, maka Partai harus menjalankan tata kelola yang ketat dalam segala aspek.” Konsep ini, yang dikenal sebagai kemandirian Partai dengan prinsip-prinsip ketat, merupakan landasan filosofis yang membimbing seluruh upaya. Rapat Biro Politik tersebut secara khusus menyoroti sikap tegas tanpa kompromi, memperbarui komitmen untuk terus mendorong kemandirian Partai yang menyeluruh dan ketat melalui standar yang lebih tinggi dan langkah-langkah yang lebih efektif.
Tujuan jangka panjang dari pendekatan ini sangat ambisius: untuk menjamin pembangunan ekonomi dan sosial yang stabil dan berkelanjutan selama periode Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke-15 (2026–2030). Ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya dilihat sebagai isu moral atau hukum semata, tetapi juga sebagai pilar krusial bagi stabilitas dan kemakmuran nasional. Dengan membersihkan internal Partai dari korupsi dan praktik-praktik tidak etis, PKT berupaya untuk mempertahankan legitimasinya di mata publik dan memastikan bahwa kebijakannya benar-benar dapat diimplementasikan untuk kebaikan seluruh rakyat Tiongkok. Ini adalah pertaruhan besar yang membutuhkan komitmen jangka panjang, disiplin yang tak tergoyangan, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan tantangan-tantangan baru.

“Keputusan Delapan Poin”: Revolusi Etika dari Hal Kecil Hingga Besar
Salah satu instrumen paling efektif dalam upaya penguatan diri Partai adalah implementasi “keputusan delapan poin” CPC. Seperangkat aturan ini, yang disahkan oleh pimpinan Partai pada Desember 2012, dirancang untuk mengatasi masalah birokrasi yang telah lama mengakar, termasuk hak istimewa pejabat dan jamuan mewah yang berlebihan. Keputusan ini secara eksplisit menetapkan ketentuan yang jelas mengenai kunjungan kerja, rapat, dokumen resmi, dan tugas-tugas lainnya, bahkan diperluas untuk mendisiplinkan seluruh anggota Partai agar memperbaiki gaya kerja secara sistematis.
John Ross, seorang peneliti senior di Chongyang Institute for Financial Studies, Renmin University of China, menyoroti bagaimana pendekatan ini membedakan Tiongkok dari model tata kelola pemerintahan di negara Barat. Ross menyatakan bahwa mekanisme semacam ini, yang menerapkan disiplin ketat bahkan pada permasalahan kecil seperti jamuan makan dan perjalanan dinas pejabat, jarang ditemukan di dunia Barat. Ini menunjukkan filosofi Tiongkok bahwa korupsi tidak hanya terbatas pada suap besar, tetapi juga merusak tatanan sosial dan kepercayaan publik melalui perilaku sepele yang tidak etis. Dengan mendisiplinkan “hal-hal kecil,” PKT bertujuan untuk menanamkan budaya integritas di setiap tingkatan.
Presiden Xi Jinping sendiri telah menjadi teladan dalam penerapan “keputusan delapan poin.” Sejak Kongres Nasional CPC Ke-18, dalam lebih dari 100 kunjungan kerja domestik, Xi secara konsisten menolak pengaturan khusus, selalu memilih untuk mengikuti kebiasaan setempat dan meminimalkan gangguan bagi masyarakat. Contoh nyata adalah kunjungannya ke Provinsi Guangdong di Tiongkok Selatan, hanya tiga hari setelah “keputusan delapan poin” diterbitkan. Xi tidak menginap di kamar presidential; ia memilih kamar standar di hotel dan menikmati hidangan prasmanan sederhana, menyelesaikan makan dalam waktu kurang dari 20 menit. Sikap ini memberikan contoh nyata bagi seluruh anggota Partai, menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap aturan disiplin yang telah ditetapkan.

Antikorupsi untuk Rakyat: Dampak Nyata di Lapangan
Bagi Xi Jinping, program antikorupsi bukan sekadar tentang penegakan hukum atau disiplin internal Partai; ini adalah tentang memastikan bahwa kekuasaan yang dipercayakan kepada Partai benar-benar digunakan untuk melayani rakyat. “Saat menilai gaya kerja Partai, rakyat biasa tidak melihat berapa banyak rapat atau paparan yang telah dilakukan, melainkan masalah apa yang benar-benar teratasi,” ujar Xi. Prinsip ini mengarahkan upaya antikorupsi untuk menghasilkan hasil konkret yang dapat dirasakan langsung oleh publik.
Rapat Biro Politik baru-baru ini juga mendorong upaya berkelanjutan dalam penanganan pelanggaran disiplin dan tindak korupsi yang secara langsung berdampak pada kehidupan masyarakat, menjamin bahwa hasil yang nyata dan dapat dirasakan publik terus-menerus disampaikan. Dan memang, hasil konkret telah tercapai di berbagai wilayah Tiongkok. Di Provinsi Heilongjiang, Tiongkok Timur Laut, model pengawasan berbasiskan data telah berhasil mengungkap penyalahgunaan dana subsidi pendidikan kejuruan, memastikan bahwa sumber daya penting ini sampai kepada siswa yang berhak.
Sementara itu, di Chongqing, Tiongkok Barat Daya, mekanisme pengawasan yang lebih ketat kini melindungi keamanan pangan serta pengelolaan dana di sekolah dasar dan menengah, memberikan ketenangan pikiran bagi orang tua dan memastikan lingkungan belajar yang sehat. Lebih luas lagi di seluruh Tiongkok, reformasi juga telah meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya perawatan lansia dan bantuan medis, memastikan bahwa dana publik benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan. Ini adalah bukti nyata bahwa upaya antikorupsi Tiongkok bukan hanya sekadar retorika, melainkan sebuah aksi nyata dengan dampak positif yang mengubah kehidupan jutaan warganya.

Visi Jangka Panjang: Korupsi sebagai Musuh Abadi Pembangunan
Melalui konsistensi dalam penegakan disiplin, penetapan standar yang tinggi, dan penekanan pada pelayanan publik, Tiongkok di bawah kepemimpinan Xi Jinping telah membangun sebuah model antikorupsi yang kuat dan unik. Model ini mengakui bahwa korupsi adalah musuh abadi pembangunan dan ancaman serius terhadap legitimasi pemerintahan. Dengan menargetkan tidak hanya tindakan korupsi besar tetapi juga pelanggaran kecil, serta mengintegrasikan upaya ini dengan rencana pembangunan nasional, Tiongkok bertekad untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan rakyatnya.
Kampanye antikorupsi Tiongkok tidak memiliki garis finis. Ini adalah komitmen berkelanjutan yang terus beradaptasi dan berkembang, mencerminkan visi jangka panjang untuk mencapai tata kelola yang bersih dan efektif sebagai fondasi bagi kebangkitan dan kemakmuran nasional yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang holistik, dari puncak kepemimpinan hingga akar rumput, Tiongkok menunjukkan kepada dunia bahwa pemberantasan korupsi adalah sebuah perjuangan yang dapat dan harus dimenangkan, demi rakyat dan masa depan bangsa.